Bumi Siliwangi, isolapos.com-
Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar di UPI, mengadakan aksi dengan berorasi di depan pelataran parkir bekas gedung Pentagon, menolak pemberlakuan pemungutan tarif parkir di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kamis sore (3/3)
Dalam orasinya, mereka meneriakan bahwa penarifan parkir di UPI merupakan usaha komersialisasi pendidikan, merekapun menilai bahwa hal tersebut sebagai suatu tindakan pemerasan kepada mahasiswa, dan harus secara penuh ditolak.
“Secara keras kami menolak ketidak bijakan universitas untuk memungut uang parkir, apapun bentuknya tanpa syarat,” tegas Restu Nur Wahyudin, sebagai koordinator lapangan aksi tersebut.
Beberapa mahasiswa pengendara kendaraan bermotor juga terlihat membuang dan menyobek karcis parkir Tanda Masuk Kampus (TMK) uji coba, ketika melihat aksi tersebut.
Restu mengancam, jika suara mereka tidak segera direspon pihak universitas, mereka akan mengadakan aksi besar-besaran untuk menolak penerapan tarif perparkiran tersebut, dengan mengerahkan semua organisasi kemahasiswaan yang ada di UPI.
“Kami juga mengajak kepada semua mahasiswa dan civitas akademika yang tidak setuju penerapan perparkiran di UPI, untuk bergabung bersama kami menolak pemerasan ini,” Ujar Restu seusai aksi. [Isman R Yusron]
sumber: http://isolapos.com/?p=685
Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar bersama perwakilan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengadakan audiensi bersama Pembantu Rektor bidang Keuangan dan Sumber Daya, Idrus Affandi, mengenai pemberlakuan tarif parkir berbayar di UPI, Selasa (8/3).
Mereka menuntut untuk membatalkan rencana pemberlakuan tarif parkir bagi civitas akademika yang membawa kendaraan masuk ke wilayah kampus.
“Kami, sangat keberatan dengan penerapan parkir berbayar ini, dan kami meminta untuk menghentikan segala bentuk komersialisasi di kampus UPI ini,” Ujar Restu Nur Wahyudin, koordinator Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar.
Pihak universitas berdalih bahwa pemberlakuan tarif parkir ini dalam rangka untuk penertiban parkir di kampus UPI. “Persoalan parkir di UPI ini sangat semrawut, dengan pengaturan parkir ini kita harapkan parkir bisa tertib,” ujar Idrus.
Audiensi yang diselenggarakan di ruang rapat gedung Isola tersebut memunculkan beberapa opsi tentang perparkiran di UPI, salah satunya yaitu perwakilan mahasiswa menginginkan untuk diterapkan denda kepada mahasiswa yang tidak tertib.
“Karena tujuannya untuk menertibkan, berikan saja denda bagi yang tidak tertib, tidak harus memungut uang parkir kepada semua mahasiswa,” Usul Sigit Pramono kepada Idrus.
“Pada dasarnya kami setuju tentang penertiban parkir di UPI, namun kami keberatan jika UPI harus memungut bayaran kepada mahasiswa,” tambah Riki Ardiyanto, wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa UPI.
Hampir saja idrus menyetujui tentang usulan mahasiswa tersebut, namun Cecep Darmawan, Direktur Kemahasiswaan malah memberikan opsi lain yaitu dengan menerapkan sistem yang ada di Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Sudah saja seperti di ITB, semua kendaraan tidak diperbolehkan masuk kampus, dan silahkan parkir diluar kampus,” ujar Cecep dalam audiensi tersebut.
Sontak saja, semua perwakilan mahasiswa yang hadir menentang hal tersebut, lalu audiensi jadi berlangsung alot, pasalnya kedua belah pihak tidak mendapatkan titik temu antara keinginan mahasiswa dengan keinginan universitas.
Setiap keinginan mahasiswa yang disampaikan, tidak juga mendapat persetujuan universitas.
Karena tidak ada titik temu,maka Idrus menantang mahasiswa untuk membuat konsep perparkiran di UPI sendiri dan sampaikan di audiensi selanjutnya.
“Silahkan atur parkir sendiri, jangan libatkan pihak keamanan, Saya cabut peraturan itu kembali dan saya instruksikan kepada keamanan agar bertugas sesuai tupoksi saja, tak perlu jaga parkir,” tandas Idrus sambil menutup audiensi.
Dengan instruksi idrus tersebut, sampai audiensi selanjutnya seluruh pihak keamanan penjaga parkir ditarik dan tidak boleh memungut biaya parkir.
Rencananya, audiensi kedua akan dilakanakan pada tanggal 15 maret mendatang, atau seminggu setelah audiensi pertama. [Fikri Fasha]
sumber: http://isolapos.com/?p=695
Tim satuan keamanan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), ditarik tugasnya dari penjagaan gerbang serta pengamanan parkir. Mulai pagi tadi (09/03), tak tampak Satpam menjaga setiap gerbang masuk kampus atau memberikan kartu parkir kendaraan seperti biasanya.
Hal itu berdasarkan instruksi dari Pembantu Rektor bidang Keuangan, Sumberdaya dan Usaha, Idrus Affandi, ketika audiensi bersama mahasiswa di ruang rapat gedung Isola. “saya intruksikan pada pihak keamanan untuk untuk bertugas sesuai tupoksi jadi perparkiran tidak perlu dijaga.” Ujar Idrus Afandi saat melakukan audiensi dengan Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar, Selasa (08/03).
Dadi Darmadi wakil ketua satuan keamanan UPI menyatakan bahwa dalam tugas pokok dan fungsi satpam,perparkiran bukanlah merupakan tanggung jawab mereka, akhirnya merekapun membiarkan perparkiran UPI bebas tanpa ada yang mengatur.
“Tugas kami hanya untuk mengamankan aset negara bukan menjaga parkir,” Ujar Dadi saat ditemuiisolapos.com di ruangannya.
Meskipun satpam tidak menjaga parkir, kata Dadi, namun mereka selaku tim keamanan tetap menjaga kemanan lingkungan civitas akademika UPI. “seperti sekarang kami menemukan kunci motor mahasiswa yang kelupaan tergantung di motornya,” ungkap Dadi sambil menunjukan kunci motor.
“Kondisi seperti ini akan berakhir jika ada intruksi dari pimpinan,” Ujar Dadi. [Rifqi Nurul Aslami]
sumber: http://isolapos.com/?p=701
Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar (KMTPB) mengadakan audiensi kedua mengenai tindak lanjut masalah perparkiran lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan Pembantu Rektor bidang Keuangan Sumber Daya dan Usaha, Idrus Affandi, di gedung rektorat Selasa (15/3).
Mengenai tindak lanjut tentang hal ini, pihak universitas masih menunggu keputusan rektor selanjutnya. “UPI bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa dan harus mengamankan kecuali aset mahasiswa,” ujar Idrus dalam audiensinya.
Ia menambahkan dana parkir itu sebagiannya akan masuk kepada Pemerintah Daerah (Pemda). “Dana parkir ini tidak akan dipakai yang macam-macam,” tambahnya. Selain itu, ia menyatakan bahwa tenaga satpam di UPI akan menjadi beban honor parkir. “40 orang satpam akan dilatih menjadi tenaga perparkiran,” tandasnya.
Koordinator KMTPB, Restu Nur Wahyudin menyatakan keberatan apabila tarif parkir ini berlaku karena tidak semua mahasiswa mampu menerima kebijakan ini. “Ini merupakan wujud perhatian kami pada kampus, bukan merupakan suatu pertentangan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Idrus tidak menyetujui tentang konsep perparkiran yang diajukan mahasiswa karena ia menganggap mahasiswa yang membawa kendaraan tidak mungkin dikatakan tidak mampu. “Emangnya orang-orang yang masuk UPI itu orang-orang miskin?,” ujarnya.
Audiensi yang diadakan di gedung rektorat itu tidak mencapai kesepakatan karena Idrus menyatakan setiap kebijakan yang dibuat pasti ditolak mahasiswa dan ia menganggap semua kebijakan yang dikeluarkan rektor tidak akan pernah memberatkan mahasiswa. “Saya akan membuat aturan tanpa terkecuali dosen dan karyawan,” ujarnya.
Akan tetapi, menurut Muhamad Fauzi Ridwan, salah satu perwakilan Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar, hal ini dinilai memberatkan mahasiswa bila dipungut biaya. “Kalau rektor tidak akan memberatkan mahasiswa, maka yang menjadi keberatan kami adalah parkir berbayar,” ujarnya.
Audiensi tersebut diakhiri dengan tanya jawab antara perwakilan mahasiswa dengan rektorat meski penjelasan dari Idrus masih simpang siur dan dilanjutkan dengan penyerahan petisi keberatan kepada Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Cecep Darmawan, karena Idrus tidak mau menerima langsung petisi tersebut. [Fikri Fasha]
sumber: http://isolapos.com/?p=714Bumi Siliwangi, isolapos.com-,
“Tolak tarif parkir untuk kita semua, parkir harus gratis untuk kita semua, karena fasilitas untuk kita semua,” teriak Restu, Koordinator Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar saat menggelar aksi di selasar Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Aksi yang dilakukan senin (28/3), dimaksudkan untuk mencari dukungan dengan mengumpulkan tanda tangan dari mahasiswa yang menolak parkir berbayar. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali mengenai isu parkir berbayar yang belum terselesaikan sampai saat ini. “Cara ini dilakukan untuk menjaga agar isu tetap didengar,” ucap Faizal Arifin, koordinator tolak parkir berbayar FPIPS.
Dalam orasi itu Hamka, ketua himpunan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengemukakan bahwa UPI tidak pantas untuk mengkomersialisasikan sarana dan prasarana. “UPI bukanlah lembaga komersil, apalagi menentukan kebijakan tarif parkir,” ucap Hamka.
Aksi yang berlangsung dari pukul 12.00-14.00, menghasilkan sekitar seratus tanda tangan dari para mahasiswa. Di tengah orasi Ali Mahfud, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) UPI, mengatakan bahwa pendapatan parkir yang diterima UPI dalam sehari mencapai 7 juta dari 7 ribu kendaraan. “Itu artinya satu tahun, UPI akan mendapatakan 2,1 milyar dari perparkiran,” ucap Ali. “Itu akan menjadi peluang usaha jika fasilitas UPI harus bayar,” tambah Ali.
Saat dimintai keterangan lebih lanjut Faizal mengatakan bahwa rencananya aksi itu akan dilakukan selama satu minggu ke depan ke semua fakultas. “Kami akan melakukan roadshow to fakultas,” ujar Faizal. Rabu minggu ini Komite Tolak Parkir Berbayar merencanakan untuk menggelar aksi di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS). “Kami akan melakukan aksi siang hari di FPBS”, tambah Faizal. [Resti S Cahyati & Julia Hartini]
sumber: http://isolapos.com/?p=810
“Apakah artinya tata warna dan naluri rendah demi kartu parkir,” teriak M. Aldi Febrian salah seorang anggota Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar saat orasi di belakang Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Rabu (30/3).
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari roadshow yang sebelumnya sudah dilakukan di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Aksi kali ini sedikit berbeda, bukan hanya mengumpulkan tanda tangan mahasiswa sebagai petisi penolakan parkir berbayar, namun aksi didominasi dengan apresiasi puisi. “Ketika susasana bising dengan kartu parkir,” teriak Zulfa Nasrullah salah seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Ditengah-tengah aksi, Langgeng Prima A. anggota Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar, dipanggil oleh Pembantu Dekan II FPBS Andoyo. Andoyo menjelaskan bahwa aktivitas tersebut mengganggu proses belajar mengajar.
Menurut Andoyo, alat musik gimbe yang digunakan saat orasi sangat mengganggu. Selain itu, tidak adanya surat izin dalam orasi tersebut.
Menanggapi pernyataan andoyo, langgeng menyatakan bahwa aksi yang dilakukan tadi tidak memicu keributan“Saya rasa apresiasi yang dilakukan dibelakang FPBS tadi tidak menganggu karena dilakukan di luar gedung,” ujar Langgeng. [Nisa Rizkiah & Julia Hartini]
sumber: http://isolapos.com/?p=863
Bumi Siliwangi, isolapos.com-
Belum selesai permasalahan parkir selepas audiensi, Rabu pagi, (09/03) beredar pamflet yang mengatasnamakan Unit Kegiatan Study Kemasyarakatan (UKSK). Pamflet itu bertuliskan “Segala kehilangan dan keamanan kampus di tanggung oleh UKSK UPI”, tertempel di setiap sudut wilayah kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Dini Yulia, ketua Unit Kegiatan Mahasiswa UKSK mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui siapa yang menyebarkan Pamflet itu, pasalnya mereka tidak merasa menyebarkan pamflet tersebut. “Saya mengetahui tentang pamflet itu juga dari teman-teman mahasiswa yang menghubungi kami,” ujar Dini ketika diklarifikasi isolapos.com siang harinya.
Dini, menegaskan bahwa pihak UKSK UPI tidak pernah menyebarkan pamflet yang banyak tertempel di wilayah UPI itu.“Selain pamflet tentang penolakan perparkiran berbayar, kami tak pernah menyebar pamflet lain, ini sepertinya ada yang ingin mengadu domba kami,” kata Dini.
Setelah beredarnya pamflet tersebut, Restu Nur Wahyudin, koordinator Komite Mahasiswa Tolak Parkir Berbayar, menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal yang mengatasnamakan mahasiswa dengan nada mengancam.
Isi pesan singkat yang diterima Restu antara lain, “Kami UKM OLAHRAGA mencari anda! Kami tidak tenang di UPI gara-gara kamu!”
Restu mengaku bahwa dirinya saat ini seperti diteror dan dicemarkan nama baiknya, pasalnya dia tak pernah menyebarkan pamflet tersebut, apalagi mencantumkan nomornya sendiri seperti tertulis dalam pamflet tersebut.
“Saya rasa ini sudah bisa disebut pencemaran, sejak audiensi kemarin banyak ancaman yang saya terima melalui SMS (Short Message Service -red), juga dari wakil ketua Satuan Keamanan Pa Dadi, tapi kami tak akan gentar,” tandas Restu.
Ketika ditemui di ruanganya, Dadi Darmadi, mengaku juga mendapat SMS dari beberapa mahasiswa yang tidak suka dengan sikap Restu.
“Sayapun sudah menghubungi Restu dan mengatakan pada dia agar hendaknya restu pergi jauh-jauh dari Pusat Kegiatan Mahasiswa(PKM) karena banyak mahasiswa dari Pencinta Alam, anak Fakultas Olahraga dan mahasiwa lainnya yang mengincarnya,” ujar Dadi.
Sampai saat ini, belum diketahui siapa penyebar pamflet yang dianggap mencemarkan nama baik UKSK tersebut, namun Dini menilai bahwa ada permainan di balik semua itu, terutama oleh yang berkepentingan dengan dibatalkannya pemungutan parkir di UPI.
“Ini tidak akan menjadikan kami gentar untuk tetap membela mahasiswa, jika dilihat dari pamflet yang tersebar dari pagi sekali, tidak mungkin mahasiswa yang melakukan ini, karena audiensi tentang parkir ini baru kemarin sore, jadi yang bisa tau hanya orang-orang yang ikut audiensi kemarin,” ujar Dini. [Rifki Nurul Aslami]
sumber: http://isolapos.com/?p=706raktik nepotisme mengepung kita. Dengan membayar sejumlah uang ataupun semangat ”kekeluargaan atau pertemanan”, mereka bisa masuk atau mendapatkan pekerjaan di instansi atau menduduki jabatan tertentu. Bagaimana mahasiswa Indonesia memandang nepotisme?
Boyle Peranginangin, mahasiswa semester akhir jurusan Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, menyatakan, nepotisme sudah membudaya sehingga banyak pihak menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
Praktik nepotisme yang dilakukan pada level negara ataupun perusahaan milik negara sama sekali tidak bisa dibenarkan. Selain merugikan pihak yang lebih berhak, praktik nepotisme dapat mencederai rasa keadilan rakyat dan bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila kelima.
Negara yang dikelola pegawai yang tak profesional dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan rakyat, buruknya layanan birokrasi, dan tradisi nepotisme yang tumbuh subur.
Sebenarnya, jika pihak-pihak yang berwenang mempunyai niat tulus dalam mengelola negara, dengan optimistis kita masih bisa berharap praktik nepotisme bisa dihilangkan. Sanksi yang tegas dan mempunyai efek jera perlu diberikan kepada pihak yang melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Kita perlu belajar dari China yang berkembang menjadi salah satu kekuatan dunia, diawali dengan pemberantasan KKN tanpa tebang pilih. Negara kita juga bisa kalau punya kemauan politik kuat, tak sekadar janji pada saat kampanye. Di sini diperlukan tindakan nyata.
Fikri Arief Husaen, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, juga prihatin terhadap maraknya praktik nepotisme.
Dalam kesempatan perekrutan dalam sebuah organisasi, lembaga, ataupun pemerintahan, baik pada pengaderan, lowongan pekerjaan, beasiswa, dan jabatan, hampir dalam setiap kesempatan ”emas” itu terjadi praktik nepotisme. Nepotisme ibarat penyakit sosial yang menular dengan mengatasnamakan kekerabatan atau teman akrab.
Hal ini merupakan permasalahan serius yang harus dihilangkan karena merugikan banyak pihak. Mereka yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih atau mumpuni tersisihkan oleh mereka yang relatif tak tepat penempatannya, hanya gara-gara praktik nepotisme.
Adang Nur Muhammad I Al-Sadaaf, mahasiswa jurusan Broadcasting Bina Sarana Informatika, Jakarta, berpandangan bahwa nepotisme dalam sistem birokrasi itu sarat akan motivasi menolong sahabat atau saudara (subyektif).
Nepotisme merupakan jalan pintas dan instan. Pada berbagai lini, nepotisme terus mengalami pertumbuhan dan bermanuver lebih rapi. Di sini mahasiswa bisa menjadi bagian dari usaha mengikis nepotisme, setidaknya di dalam kampus.
Bagaimanapun, kampus adalah bagian dari proses yang mendidik kita untuk menjadi seseorang dalam masyarakat. Setidaknya sejak dari kampus, seharusnya kita sudah memiliki pola pikir bahwa pekerjaan atau posisi yang kita inginkan bukan diperoleh dari kemudahan karena koneksi.
Sementara Ineke Yulianti, mahasiswa Jurusan Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta, menyayangkan bila ada sebagian mahasiswa yang bisa masuk ke perguruan tinggi favorit karena nepotisme.
”Misalnya karena jabatan ayahnya, pengaruh ibunya, atau alasan lain, tetapi bukan karena kompetensi yang dimilikinya. Hal serupa juga bisa terjadi pada pemberian beasiswa,” katanya.
Allin Esa Widara, mahasiswa Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan Politeknik Negeri, Jakarta, menyatakan, praktik nepotisme bisa dikatakan ”sudah umum” terjadi dalam masyarakat. Ini seakan sudah menjadi rahasia umum.
Meski sebenarnya kita tahu, pada akhirnya hal tersebut merugikan pihak yang benar-benar berkompeten di bidangnya dan menguntungkan pihak lain yang belum tentu ahli dan mampu mengemban tanggung jawab atas tugas atau jabatan yang disandang.
Cipto Wardoyo, mahasiswa Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta menyatakan, praktik nepotisme di Indonesia sudah ada sejak masa Orde Baru. Ketika itu, sebagian jabatan strategis didominasi oleh orang-orang dekat atau kerabat penguasa.
Hingga kini praktik-praktik nepotisme seperti itu masih tumbuh subur, bahkan semakin menggurita dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Bahkan, praktik-praktik nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan kalangan pejabat, tetapi juga oleh hampir sebagian ”besar” masyarakat kita.
Praktik nepotisme memang tidak ”tampak jelas” seperti tindakan korupsi ataupun kolusi. Namun, jika terus dibiarkan, ini akan menjadi semacam bom waktu bagi bangsa Indonesia. Boleh dibilang bahwa nepotisme merupakan musuh dalam selimut di tubuh NKRI.
Maka, perang melawan segala praktik nepotisme di Tanah Air adalah sebuah keharusan yang amat mendesak. Ini harus kita lakukan bersama. Perang melawan nepotisme memang tidak semudah yang dibayangkan. Namun, paling tidak, harus ada komitmen bersama dalam wujud tindakan nyata untuk melawan segala bentuk praktik nepotisme.
Nurul Anisa Putri, mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menyatakan, pada era globalisasi yang membuat kompetisi semakin ketat, banyak orang mengambil jalan pintas. Ingin bekerja di perusahaan terkenal mesti ada relasi dengan orang dalam, ingin dapat beasiswa ke luar negeri atau masuk kerja ke sebuah instansi harus membayar sejumlah biaya. Apa jadinya negeri ini bila orang sudah menghalalkan segala cara.
” Saya tak takut... saya kreatif, inovatif, percaya diri...,” begitu banyak komentar yang masuk ke e-mail Kompas Kampus.
Jika hingga kini sampai mahasiswa semester akhir kamu masih tetap santai, pacaran keterlaluan, IP jeblok, tak pernah berorganisasi, tak pernah punya keahlian spesifik, dan tak ada minat berwirausaha, itu sama saja membunuh masa depan diri sendiri.
Ah, kesempatan kerja itu, kan, sebagian karena keberuntungan dan koneksi berbasis nepotisme? Tidak selamanya kawan!
Sebagian besar memang benar-benar terukur, berdasarkan prestasi, keahlian, pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi, kemandirian, dan kesan pertama pencari kerja terhadap pribadi kamu dan curriculum vitae (CV) kamu.
Lulus kuliah dalam kondisi menganggur adalah sesuatu yang benar-benar membuat dunia kita seperti runtuh. Selain malu, ada beban ekonomi yang harus dipanggul. Jadi, persiapkan baik-baik, pupuk motivasi kamu, dan pastikan nanti kamu bisa menghiasi CV kamu dengan biodata yang mengesankan.
Makanya, jangan heran, jangan pernah mencibir teman-teman kamu yang mendapat tugas magang di berbagai bidang kerja. Magang adalah pengalaman awal untuk menyerap iklim kerja dan menyesuaikan diri dengan keahlian yang dimiliki.
Christy Pattipeiluhu, Communications Specialist dari IBM Indonesia, mengatakan, tak bisa dimungkiri bahwa tenaga kerja yang baru lulus saat ini adalah tenaga kerja yang siap didik. ”Tapi bukan tenaga kerja siap pakai,” katanya.
Magang adalah salah satu cara murah untuk mengondisikan seseorang untuk menuju siap pakai di dunia kerja. ”Melalui berbagai pengamatan, soft skills seperti cara menelepon, cara menulis e-mail, presentasi, berhubungan dengan berbagai kalangan mutlak perlu kembali diajarkan,” tuturnya.
International Business Machine (IBM), salah satu penyedia solusi teknologi, juga menyediakan sarana magang. Namun, tak gampang untuk bisa magang di sebuah institusi.
Menurut Christy, dari hampir 1.000 pelamar dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, hanya 20 talenta muda yang terpilih pada program apprentice IBM. Apabila para apprentice ini memperlihatkan kemampuan yang menonjol, tidak tertutup kemungkinan untuk direkrut langsung oleh IBM.
”Berbagai hal menarik lainnya, seperti program mentoring ke universitas-universitas juga kami lakukan untuk memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja di lingkungan TI yang sesungguhnya,” papar Christy.
Dengan cara itu, industri bisa mengomunikasikan kepada perguruan tinggi, tenaga kerja seperti apa yang sebenarnya diinginkan. Persoalan tidak nyambungnya antara perguruan tinggi dan dunia usaha ini memang persoalan klasik yang harus segera dipecahkan.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar juga pernah mengungkapkan hal itu. Bahkan, menurut Muhaimin, akibat kurang serasinya hasil pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, daya saing Indonesia jadi rendah di mata internasional.
Tingkat daya saing Indonesia hingga saat ini hanya masuk peringkat ke-54 dari 133 negara berdasarkan survei Lembaga World Economic Forum 2010. Pelajaran kewirausahaan di bangku sekolah adalah mutlak diperlukan jika ingin bersaing dengan bangsa lain (Kompas, 11 Oktober 2010).
Benar kata banyak orang, lapangan kerja sebenarnya luas terbentang jika kita kreatif, ulet, inovatif, dan berkemauan keras untuk menciptakan lapangan usaha sendiri. Apalagi di dunia teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) masih banyak celah yang bisa kita tekuni.
Mumpung pesaing-pesaing kamu masih terlelap dan terbuai dengan main-main media sosial seperti Twitter dan Facebook, kini saatnya kamu untuk kreatif. Mulailah bangun kerajaan bisnis kamu sendiri di atas fondasi yang nyata dan berdaya saing
Memiliki usaha sendiri dan kemudian menjadi pemimpin di industri bukanlah persoalan ada tidaknya modal. Ini lebih kepada kemauan dan keterampilan membaca peluang.
Misal, jika kamu belum bisa membangun distro pakaian sendiri, bergabunglah dengan teman kamu yang sudah punya. Tak harus menunggu lulus untuk berwirausaha, tak harus menunggu punya modal untuk bisa berbisnis.
Jika kamu belum bisa menyewa toko di pinggir jalan, jadikan website, blog, dan forum jual beli gratisan sebagai showroom atau lapak asongan kamu. Manfaatkan jaringan teman-teman kamu untuk membantu tumbuh kembang bersama.
Jangan malu karena keajaiban bisa bermula dari dukungan kecil teman-teman kamu. Kata forum di sebelah, ”Bantu sundul saja gan... up... up... up!” Kelak, semua itu akan menjadi investasi masa depan kamu.
Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/30/04470047/saatnya.investasi.pengalaman.kerja
”Banyak dosen mengeluhkan tingginya beban mengajar sehingga tugas meneliti terabaikan,” kata Ketua Laboratorium Mikrobioteknologi Universitas Mataram Muhamad Ali saat dihubungi Kamis (9/12/2010).
Persaingan mendapatkan dana penelitian sangat ketat. Kebijakan pemerintah yang menekankan pada riset berbasis produk membuat dosen ilmu dasar sulit bersaing merebutkan dana yang terbatas.
Saat proposal penelitian disetujui, banyak dosen, khususnya di Indonesia timur, terkendala peralatan dan akses informasi ilmiah yang terbatas. Seusai meneliti, sebagian dosen memilih memublikasikan hasilnya di jurnal lokal intraperguruan tinggi atau jurnal nasional. Selain lebih mudah dan lebih cepat pemuatannya, angka kredit atau kum-nya tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dimuat jurnal internasional.
”Pembatasan maksimal dua publikasi per semester untuk setiap dosen justru menghambat penelitian,” ungkapnya.
Koordinator Penelitian Unit Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung Ahmad Faried mengatakan, di luar persoalan teknis meneliti, seperti menyusun proposal penelitian yang detail, peneliti masih dibebani hal- hal birokratis, seperti penyusunan laporan kemajuan penelitian dan pelaporan dana penelitian sesuai sistem keuangan negara.
”Muncul ketakutan di antara peneliti, uang penelitiannya sedikit, tapi pelaporannya rumit. Risikonya pun berat,” ujarnya. (ELN/MZW)
Sumber: